Yulidamanda.com

ASURANSI RANGKAP DI INDONESIA Asuransi rangkap tidak disebut secara eksplisit dalam KUHD, namun dapat dilihat ketentuan mengenai asuransi ini dalam Pasal 252 KUHD : “kecuali dalam hal yang ditntukan oleh undang-undang, tidak boleh diadakan asuransi kedua untuk waktu yang sama dan untuk evenemen yang sama atas benda yang sudah diasuransikan dengan nilai penuh, dengan ancaman asuransi yang kedua tersebut batal.” Asuransi dari ketentuan Pasal di atas diketahui bahwa apabila suatu benda telah diasuransikan dengan nilai penuh, tidak boleh lagi diasuransikan untuk waktu yang sama dan atas evenemen yang sama. Jika masih diadakan lagi asuransi kedua, maka asuransi kedua ini menjadi batal. Asuransi semacam ini disebut asuransi rangkap. Tujuan adanya pelarangan praktik asuransi rangkap seperti ketentuan Pasal 252 KUHD adalah untuk mencegah jangan sampai tertanggung memperoleh ganti kerugian melebihi nilai benda sesungguhnya, sehingga melanggar asas keseimbangan.  Seperti yan...

HAM Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak kodrati setiap manusia semenjak ia dilahirkan. Hak asasi adalah hal yang mesti dijunjung tinggi dan harus di hargai. Sejarah Hak asasi Manusia tercatat dalam beberapa dokumen penting, diantaranya: Magna Charta, 15 Juni 1225 : Pemimpin pemberontak di Inggris, Stepen Langton, Archbishop dan Canterbury membacakan dokumen tuntutan kepada Raja John, tentang : Pernyataan kemerdekaan bagi gereja Inggris. Pernyataan kemerdekaan bagi rakyat atau penduduk kerajaan Inggris yang bebas. Pernyataan kemerdekaan bahwa para petugas keamanan serta kejaksaan tidak akan menuduh atau menuntut seseorang tanpa saksi dan fakta yang dapat dipercaya. Pernyataan bahwa tidak seorang pun dapat ditahan, tangkap, dibuang tanpa alasan hukum yang jelas. Petiton of Rights, tahun 1628 : dalam badan perwakilan Inggris diajukan berbagai pertanyaan kepada raja mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya, sebagai suatu ketegasan hukum. Abeas Corpus Act, tahun 1670 : Berlak...